Faktadetiknews – Lombok Timur – Sebanyak 87 Penjabat Kepala Desa resmi dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dan dihadiri unsur Forkopimda, camat, kepala OPD, serta para kepala desa.
Dalam arahannya, Bupati meminta para penjabat kepala desa mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan publik sehingga dituntut bekerja cepat dan tepat dalam menyelesaikan kebutuhan warga.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses pemerintahan yang harus dijalani dengan semangat pengabdian. Karena itu, ia mengingatkan agar pejabat yang telah menyelesaikan masa tugas tetap menjaga kepedulian terhadap kondisi sosial dan pembangunan di desa masing-masing.
Bupati juga memberikan penghargaan kepada para kepala desa yang telah purna tugas atas kontribusi dan dedikasi selama memimpin desa. Ia menilai pembangunan yang dirasakan masyarakat hari ini tidak terlepas dari kerja keras para pemimpin desa sebelumnya.
Selain membahas pelayanan publik, pemerintah daerah turut menyoroti pentingnya pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Para penjabat kepala desa diminta aktif melakukan verifikasi data masyarakat agar bantuan sosial pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
Program Desa Berdaya pun kembali menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Melalui program tersebut, desa diharapkan mampu memperkuat potensi lokal dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa kepala desa harus menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik maupun kelompok tertentu. Ia menilai keadilan dalam pelayanan menjadi pondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Tak hanya itu, perlindungan terhadap aparatur desa turut menjadi perhatian serius. Seluruh kepala desa hingga kepala lingkungan diminta terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar memiliki jaminan perlindungan kerja selama menjalankan tugas pemerintahan.
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Desa serta penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Hari Tua kepada penerima manfaat. Acara berlangsung dengan dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran OPD, para camat, dan kepala desa se-Lombok Timur.(red)
