Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the amp domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/sultrand/public_html/faktadetiknews.biz.id/wp-includes/functions.php on line 6260
Polres Taput Imbau Masyarakat Tak Mudah Percaya Postingan Medsos Yang Mengatasnamakan Polisi – FaktaDetikNews

Polres Taput Imbau Masyarakat Tak Mudah Percaya Postingan Medsos Yang Mengatasnamakan Polisi

TAPANULI UTARA, Faktadetiknews.biz.id —  Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Utara mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial, khususnya unggahan yang mengatasnamakan Polres Tapanuli Utara namun tidak berasal dari sumber resmi kepolisian.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah postingan di media sosial Facebook dan TikTok yang menyebut seolah-olah Polres Taput sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dugaan perkara tertentu.

Salah satu unggahan menyebut adanya pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkim Tapanuli Utara terkait proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati Taput. Unggahan lainnya menyebut Kepala SMKN 1 Siatas Barita mangkir dari undangan Tipikor Polres Taput terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS senilai Rp2,22 miliar.

Kedua informasi tersebut kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan netizen. Namun, masyarakat diminta tidak langsung menganggap informasi tersebut sebagai fakta sebelum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang berwenang.

Kasi Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu W. Baringbing, saat dikonfirmasi media ini, Senin (3/11/2026), menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan informasi hoaks.

Ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang muncul di media sosial, terlebih informasi yang menyangkut proses hukum dan institusi kepolisian.
“Kami mengimbau masyarakat maupun para netizen agar tidak mudah percaya atau langsung mengonsumsi informasi dari postingan-postingan yang sumber dan kebenarannya diragukan. Apalagi jika informasi tersebut mengatasnamakan Polres Tapanuli Utara dan menyangkut persoalan hukum, tentunya harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian,” ucap Humas Polres Taput.

Menurutnya, Polres Tapanuli Utara terbuka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, penyampaian informasi terkait proses hukum harus berdasarkan fakta dan sumber resmi, bukan berdasarkan asumsi, potongan informasi maupun konten media sosial yang tidak jelas asal-usulnya.
“Kalau memang ada proses hukum yang sedang dilakukan Polres Tapanuli Utara dan informasi tersebut memang perlu diketahui masyarakat, tentu akan kami sampaikan melalui saluran resmi kepolisian. Jadi jangan sampai masyarakat dibuat resah oleh informasi yang belum tentu benar,” tegasnya.

Humas Polres Taput juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sebab, penyebaran informasi yang belum dipastikan kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, bahkan berpotensi merugikan pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut.

Polres Tapanuli Utara mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip “saring sebelum sharing”, serta melakukan pengecekan kepada sumber resmi kepolisian apabila menemukan informasi yang mengatasnamakan Polres Taput.
“Masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan konfirmasi. Kami akan memberikan informasi yang akurat apabila memang berkaitan dengan kegiatan maupun proses hukum yang ditangani Polres Tapanuli Utara. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru dianggap sebagai sebuah kebenaran hanya karena sudah banyak dibagikan di media sosial,” pungkasnya.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh judul atau narasi yang sengaja dibuat sensasional. Informasi hukum harus bersumber dari fakta dan keterangan resmi, bukan sekadar dari unggahan media sosial.

 

Pimpinan Redaksi: H. Darwis Akbar, SH.MM.(Red)

BOBLUIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *