SURABAYA, Faktadetiknews – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini harus dimaknai sebagai refleksi mendalam untuk memperbaiki kualitas dan tata kelola pendidikan secara menyeluruh.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, yang menilai masih banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan pendidikan, baik di tingkat kebijakan maupun satuan pendidikan.
Kekuatan Besar, Tantangan Besar
Dengan total sekitar 4.688 sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB—baik negeri maupun swasta—Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan unggulan. Namun, menurut Suli, jumlah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas yang merata.
“Hardiknas harus menjadi titik evaluasi. Kita tidak kekurangan sekolah, tetapi masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan dan pemerataan kualitas,” tegasnya.
Transformasi Manajemen Sekolah Jadi Kunci
Suli menyoroti bahwa banyak sekolah masih beroperasi dengan pendekatan administratif, belum berorientasi pada peningkatan mutu dan kinerja.
Menurutnya, kepala sekolah harus bertransformasi menjadi pemimpin strategis, bukan sekadar pelaksana program.
“Sekolah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas. Kepala sekolah harus mampu mengelola sumber daya, mendorong inovasi pembelajaran, dan memastikan peningkatan kualitas secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya:
- Perencanaan berbasis data
- Evaluasi kinerja yang objektif
- Inovasi pembelajaran yang adaptif
Peran Dinas Pendidikan Harus Lebih Progresif
Dalam momentum Hardiknas ini, Suli juga memberikan kritik konstruktif kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ia menilai peran dinas harus lebih dari sekadar regulator administratif.
“Dinas Pendidikan harus menjadi pengendali mutu. Harus aktif melakukan supervisi, pembinaan, hingga intervensi bagi sekolah yang masih tertinggal,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari banyaknya program, tetapi dari dampaknya terhadap kualitas lulusan dan pemerataan akses pendidikan.
Hapus Dikotomi Negeri dan Swasta
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Suli menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif antara sekolah negeri dan swasta.
“Sekolah swasta yang dibangun oleh masyarakat harus mendapat perhatian dan dukungan setara. Tidak boleh ada dikotomi dalam sistem pendidikan kita,” tegasnya.
Ia menilai selama ini masih terdapat ketimpangan akses terhadap program dan bantuan pemerintah yang cenderung lebih berpihak pada sekolah negeri.
Kesejahteraan Guru Masih Jadi Isu Krusial
Selain tata kelola, Suli juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, yakni kesejahteraan guru—terutama di wilayah pedesaan dan sekolah swasta.
“Masih banyak guru yang hidup jauh dari kata layak. Ini harus menjadi perhatian serius. Pendidikan berkualitas tidak mungkin tercapai tanpa guru yang sejahtera,” katanya.
Ia mendorong pemerintah untuk:
- Meningkatkan insentif guru
- Memperluas jaminan sosial
- Memberikan perlindungan profesi
Hardiknas Harus Jadi Titik Balik
Menutup pernyataannya, Suli Da’im menegaskan bahwa Hardiknas harus menjadi momentum perubahan nyata, bukan sekadar peringatan simbolis.
“Ini saatnya kita jujur mengakui kekurangan dalam sistem pendidikan kita. Dari situ, kita bangun komitmen untuk memperbaikinya secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Nursoleh)
