Serang, Banten, Berita Faktanews – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, semestinya menjadi panggung kehormatan bagi seluruh insan pers di Indonesia. Namun, bagi delegasi jurnalis asal Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa berbeda.
Bukan karena jarak tempuh atau cuaca di perlintasan Selat Sunda, melainkan karena sikap dingin para pemimpin daerah di Ranah Minang terhadap kegiatan pers.
Di tengah persiapan keberangkatan menuju lokasi HPN, muncul ironi yang sulit diabaikan. Para kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota, dinilai kurang menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap wartawan yang akan mengikuti perhelatan nasional tersebut.
Kondisi ini memunculkan kesan seolah insan pers tidak lagi menjadi bagian penting dari ekosistem pemerintahan daerah.
Padahal, selama ini hubungan pers dan pejabat publik di Sumatera Barat dikenal cukup erat. Tidak sedikit kepala daerah yang memanfaatkan media sebagai sarana publikasi kinerja dan kebijakan. Wawancara, konferensi pers, hingga pemberitaan seremonial menjadi menu rutin dalam aktivitas birokrasi.
Namun, ketika momentum Hari Pers Nasional tiba, dukungan yang semestinya hadir justru terasa minim. Pers yang selama ini diposisikan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan program pembangunan, seolah berubah menjadi pihak yang terpinggirkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi para pemangku kebijakan dalam memandang peran pers.
Fenomena tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers belum sepenuhnya dibangun di atas kesadaran akan fungsi pers sebagai pilar demokrasi.
Pers dihargai ketika memberitakan hal-hal yang menguntungkan, tetapi kerap diabaikan saat menjalankan fungsi kontrol sosial.
Hari Pers Nasional seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan pers dalam menjaga keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi.
Tanpa dukungan moral dan kebijakan yang jelas, kemitraan yang sehat akan sulit terwujud.
Bagi insan pers, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers tidak hanya diuji ketika menyampaikan kritik, tetapi juga ketika harus memperjuangkan pengakuan dan penghormatan dari para pemegang kekuasaan.
HPN 2026 di Banten pun menjadi cermin bagi daerah-daerah lain, termasuk Sumatera Barat, untuk kembali menempatkan pers sebagai bagian penting dalam pembangunan demokrasi.
(R01-R12-Red-BFN)