Faktadetiknews – Lombok Timur — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menekankan pentingnya kualitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal itu disampaikannya ketika membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyebut bahwa petugas sensus memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku usaha. Hasil pendataan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan.
Menurut Haerul Warisin, data yang tidak akurat dapat berdampak pada kesalahan dalam menentukan program. Karena itu, seluruh petugas diminta bekerja secara teliti, cermat, dan memastikan setiap informasi yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar petugas tidak melakukan pendataan berdasarkan perkiraan atau informasi dari pihak lain. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya, serta melakukan pengecekan secara hati-hati.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” pesannya.
Bupati menambahkan, ketepatan data menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap hasil kerja Badan Pusat Statistik. Sebab, data BPS selama ini menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam menyusun berbagai rencana pembangunan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, H. Wahyudin, menyampaikan bahwa SE 2026 merupakan kegiatan strategis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, BPS berkomitmen menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan dapat dimanfaatkan secara luas. Oleh karena itu, para peserta pelatihan diminta mengikuti seluruh materi dengan serius agar memahami prosedur, metodologi, serta konsep pendataan yang digunakan.
Wahyudin juga menyoroti pentingnya penyelesaian tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan. Ia meminta para petugas menuntaskan pendataan sebelum batas akhir, karena masih terdapat tahapan lanjutan yang harus dikerjakan, termasuk pemeriksaan data anomali.
“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditentukan, karena sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu ada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” harapnya.
Selain itu, ia mendorong peserta untuk aktif berdiskusi dengan instruktur selama pelatihan. Konsultasi dinilai penting agar petugas memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi berbagai kondisi dan kasus yang mungkin muncul di lapangan.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Lombok Timur diikuti 1.336 peserta yang terbagi dalam 34 kelas dan lima gelombang. Kegiatan ini melibatkan 17 instruktur daerah dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni mendatang.
Melalui pelatihan tersebut, para petugas diharapkan mampu menjadi tenaga pendata yang profesional, memahami SOP, metodologi, dan konsep SE 2026, serta menjunjung tinggi ketelitian dan integritas dalam menjalankan tugas.
Acara pembukaan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD, serta para instruktur daerah.(red)
