Faktadetiknews – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memaparkan sejumlah persoalan penting dalam pertemuan resmi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung kondisi daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberlangsungan program Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah mengungkapkan bahwa proses pembelajaran masih berlangsung di sejumlah lokasi sementara karena keterbatasan fasilitas yang memadai. Kondisi ini membuat pelaksanaan program belum berjalan optimal.
Selain itu, persoalan ketersediaan lahan juga menjadi kendala utama. Pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah, namun kebutuhan luas area yang lebih besar dari rencana awal menyebabkan pembangunan belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Meski demikian, komitmen untuk melanjutkan program tetap ditegaskan.
Tak hanya di sektor pendidikan, Lombok Timur juga menyoroti persoalan jaminan kesehatan masyarakat. Banyaknya warga yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan daerah. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut setiap tahun terus meningkat.
Jika peserta yang dinonaktifkan tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, daerah harus menyiapkan tambahan anggaran yang cukup besar. Hal ini dinilai menjadi beban tersendiri di tengah upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Sementara itu, pelaksanaan program bantuan sosial di Lombok Timur dilaporkan berjalan dengan baik tanpa hambatan berarti.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Menteri Sosial menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program sosial. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian data penerima bantuan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, penonaktifan sebagian peserta dilakukan karena tidak lagi memenuhi kriteria, sementara pemerintah pusat juga telah mengaktifkan kembali warga yang dinilai layak melalui proses verifikasi. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan data agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program sosial dapat berjalan efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat.(red)
