SURABAYA, WINews – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) yang akan berlangsung di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Jawa Timur, pada 21–22 Juni 2026, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia semakin menghangat.
Di tengah persiapan menuju Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang, beredar luas di berbagai platform media sosial daftar sembilan kiai sepuh yang disebut-sebut sebagai calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) atau lembaga yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa nama-nama tersebut merupakan hasil usulan dari sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Namun hingga kini belum terdapat konfirmasi resmi apakah daftar tersebut telah menjadi kesepakatan seluruh wilayah dan cabang atau masih sebatas aspirasi dari sebagian struktur organisasi.
Sembilan Kiai Sepuh Masuk Bursa AHWA
Sembilan tokoh ulama yang namanya beredar sebagai kandidat anggota AHWA PBNU adalah:
- KH Mustofa Bisri (Gus Mus)
- KH Miftachul Akhyar
- KH Anwar Manshur
- KH Nurul Huda Jazuli
- KH Ma’ruf Amin
- TGH Turmudzi Badaruddin
- KH Said Aqil Siradj
- KH Asep Syaifuddin Chalim
- KH Nasaruddin Umar
Nama-nama tersebut merupakan figur yang selama ini dikenal memiliki pengaruh besar di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik dalam bidang keilmuan, kepemimpinan pesantren, maupun kontribusi terhadap perjalanan organisasi dan kehidupan kebangsaan.
Pengamat sekaligus pengasuh pesantren di Surabaya, Prof. Dr. Mukhrojin, menilai munculnya aspirasi tersebut menunjukkan adanya keinginan kuat dari akar organisasi untuk memperkuat posisi Syuriyah sebagai penjaga arah perjuangan NU.
“Intinya adalah penguatan lembaga Syuriyah. PWNU dan PCNU tidak ingin marwah jam’iyah runtuh. Peran ulama harus tetap menjadi pilar utama dalam menjaga arah organisasi,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
PBNU Belum Berikan Pernyataan Resmi
Ketika dikonfirmasi secara terpisah mengenai beredarnya daftar nama tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar NU, H. Syaifullah Yusuf, belum memberikan tanggapan resmi.
Meski demikian, seorang Ketua PWNU di Pulau Jawa yang enggan disebutkan identitasnya membenarkan bahwa beberapa nama yang beredar memang muncul dalam berbagai diskusi dan aspirasi yang berkembang di tingkat wilayah maupun cabang.
Situasi ini menunjukkan bahwa proses menuju Muktamar ke-35 NU tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga momentum penting untuk menentukan arah tata kelola NU pada abad kedua perjalanannya.
AHWA Dinilai Penting Menjaga Supremasi Ulama
Dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama, keberadaan AHWA memiliki posisi yang sangat strategis. Lembaga ini dipandang sebagai representasi otoritas ulama yang bertugas menjaga kesinambungan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus memastikan kepemimpinan NU tetap berada dalam koridor khittah perjuangan organisasi.
Sejumlah kalangan menilai bahwa Muktamar ke-35 NU harus menghasilkan sistem pemilihan yang mampu memperkuat marwah organisasi, menjaga independensi ulama, serta mencegah praktik-praktik politik transaksional yang berpotensi merusak kepercayaan warga nahdliyin.
Menurut berbagai pandangan yang berkembang, ukuran keberhasilan Muktamar bukan semata siapa yang terpilih menjadi pemimpin, melainkan sejauh mana proses tersebut mampu melahirkan kepemimpinan yang bersih, visioner, dan berpihak kepada kepentingan umat.
Pemilihan yang berlangsung secara transparan dan akuntabel diyakini dapat melahirkan pemimpin yang bebas dari beban politik dan mampu fokus menjalankan program organisasi. Sebaliknya, jika proses pemilihan diwarnai praktik politik uang atau transaksi kepentingan, maka dikhawatirkan akan melemahkan independensi kepemimpinan NU di masa mendatang.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Menjelang Muktamar ke-35, sejumlah tokoh dan pengamat juga mendorong agar seluruh proses pemilihan berlangsung secara terbuka, termasuk terkait sumber pendanaan kandidat yang mengikuti kontestasi organisasi.
Transparansi dianggap menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga integritas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan warga NU terhadap hasil Muktamar.
Selain itu, berbagai aspirasi juga menginginkan adanya keseimbangan representasi antara wilayah Jawa dan luar Jawa, penguatan demokrasi musyawarah, serta harmonisasi hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam satu sistem kelembagaan yang kokoh.
Menuju Abad Kedua NU yang Lebih Kuat
Muktamar ke-35 NU dipandang sebagai momentum bersejarah karena berlangsung pada era awal abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, berbagai keputusan yang dihasilkan nantinya diyakini akan menentukan arah organisasi dalam menghadapi tantangan sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, hingga transformasi digital di masa depan.
Jika proses Muktamar mampu berjalan secara demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi supremasi ulama, maka NU diyakini akan memasuki abad keduanya dengan fondasi organisasi yang semakin kuat, berwibawa, dan mampu terus menjadi pilar penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Dengan semakin menguatnya dinamika menjelang Munas-Konbes dan Muktamar ke-35, perhatian jutaan warga nahdliyin kini tertuju pada proses yang akan menentukan wajah kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk lima tahun mendatang.(Redaksi)
