JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, berlangsung secara sistematis dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK membongkar pola korupsi yang terjadi secara utuh dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Pada ujung rantai prosesnya, korupsi kembali terjadi untuk menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut. Dengan demikian, dua peristiwa tertangkap tangan ini mengungkap dugaan praktik korupsi pada pengelolaan anggaran yang sempurna, dari awal hingga akhir,” ujar Budi, Senin (15/6/2026).
Menurut KPK, praktik korupsi telah dimulai sejak sebelum proyek berjalan. Dalam kasus pengadaan smart board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, perusahaan penyedia diduga melakukan “uang tanam” atau investasi politik kepada kepala daerah guna mengamankan proyek sejak tahap perencanaan.
Perusahaan penyedia, PT Millenium Solusi Abadi (MSA), diduga memberikan sejumlah uang kepada Bupati Muara Enim agar tetap mendapatkan proyek pemerintah di kemudian hari.
“Pengumuman nya bagi wartawan yang Media nya mati alias tidak ada media silahkan bergabung di fakta detik news hubungi WhatsApp 085377765353”
KPK menilai praktik tersebut menciptakan efek domino yang merusak seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Pada tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), nilai proyek diduga digelembungkan. Saat pelaksanaan proyek, kualitas dan spesifikasi barang disebut tidak sesuai ketentuan.
Penyimpangan kemudian berlanjut pada tahap pertanggungjawaban. KPK menemukan adanya dugaan upaya mengubah hasil audit serta manipulasi dokumen administrasi agar laporan keuangan terlihat sesuai aturan.
“Rusaknya siklus keuangan ini terbukti pada OTT kedua terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji untuk mengondisikan atau mengubah hasil audit BPK terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Muara Enim,” kata Budi.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memperoleh skor 66,81 atau turun 3,50 poin dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut menempatkan Muara Enim dalam kategori rentan terhadap korupsi.
Sementara capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 tercatat sebesar 81,94 dan masuk kategori terjaga. Namun, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi area yang dinilai rawan penyimpangan.
KPK menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dengan menjadikan hasil SPI dan MCSP sebagai instrumen pencegahan korupsi.
Sebelumnya, KPK menetapkan Edison sebagai tersangka dalam dua perkara korupsi sekaligus, yakni dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa serta dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain Edison, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya, yakni Titin Rita Lestari, Cory Erin Hardi, Augusz Dewanggara, dan Fika.
Kelima tersangka tersebut dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana yang berlaku. Mereka diduga terlibat dalam praktik suap untuk memenangkan proyek pemerintah sekaligus mengubah hasil audit guna menutupi penyimpangan yang terjadi.
(Red)
