Faktadetiknews – Nusa Tenggara Barat — Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) mengimbau rencana aksi Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 Juni 2026 agar tetap dilaksanakan secara damai, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam kehidupan demokrasi, kata dia, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari kontrol publik terhadap berbagai kebijakan dan persoalan daerah.
Meski demikian, Yandis menegaskan bahwa penyampaian pendapat tetap harus memperhatikan aturan, etika, serta kondisi masyarakat di lapangan. Ia mengingatkan agar aksi tidak sampai menghambat akses menuju fasilitas strategis yang menjadi penopang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kami menghormati hak masyarakat untuk bersuara. Namun, kebebasan itu harus tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab menjaga ketertiban dan kepentingan publik,” ujar Yandis.
Menurut GASAK NTB, sejumlah titik seperti pelabuhan, bandara, terminal, dan jalur distribusi logistik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Apabila akses tersebut terganggu, dampaknya dapat dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari pengguna layanan transportasi, pelaku usaha, hingga masyarakat kecil yang mengandalkan pendapatan harian.
Yandis menilai kawasan pelabuhan menjadi salah satu titik yang perlu dijaga dari potensi gangguan. Sebab, aktivitas di area tersebut tidak hanya berkaitan dengan arus barang dan penumpang, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi pekerja, pedagang, sopir, buruh, dan pelaku usaha kecil.
“Banyak warga menggantungkan hidup dari aktivitas di sekitar pelabuhan. Karena itu, jangan sampai aksi yang digelar justru memutus akses ekonomi masyarakat kecil,” katanya.
Selain mengingatkan peserta aksi, GASAK NTB juga meminta aparat keamanan mengawal kegiatan tersebut dengan cara yang persuasif, humanis, dan proporsional. Pengamanan yang baik dinilai penting untuk menjaga suasana tetap kondusif serta mencegah terjadinya gesekan di lapangan.
GASAK NTB berharap aksi Aliansi PPS pada 2 Juni 2026 dapat menjadi ruang penyampaian aspirasi yang bermartabat. Pihaknya menegaskan, demokrasi yang sehat harus mampu menampung suara masyarakat tanpa mengorbankan ketertiban umum, pelayanan publik, dan keberlangsungan ekonomi warga.(red)
