Faktadetiknews – Lombok Timur – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali memicu gejolak di kawasan pesisir Lombok Timur. Ratusan nelayan dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik menggelar aksi unjuk rasa di depan SPBN Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Selasa (19/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap terbatasnya pasokan solar subsidi yang dinilai semakin sulit diperoleh. Para nelayan mengaku kondisi itu menghambat aktivitas melaut dan berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat pesisir.
Massa aksi yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) meminta pemerintah daerah serta Pertamina segera menambah kuota BBM subsidi untuk nelayan. Mereka menilai distribusi BBM saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan kapal yang terus meningkat memasuki musim penangkapan ikan.
Dalam orasinya, Ketua SMS, Sayadi, menyebut stok solar di SPBN kerap habis dalam waktu singkat setelah pasokan datang. Akibatnya, banyak nelayan tidak kebagian BBM meski sudah antre sejak pagi hari.
Ia juga mempertanyakan alasan berkurangnya kuota solar, padahal data jumlah kapal dan kebutuhan nelayan telah tercatat secara resmi. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan dalam sistem distribusi BBM subsidi.
“Kami meminta ada keterbukaan terkait kuota dan distribusi BBM. Nelayan jangan terus dibuat kesulitan,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Selain menuntut tambahan pasokan solar, para nelayan juga mendesak pemerintah menindak dugaan mafia BBM yang disebut ikut memperburuk kelangkaan di lapangan. Mereka meminta distribusi BBM diawasi secara ketat agar benar-benar sampai kepada nelayan.
Perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang, mengatakan masyarakat dari wilayah kepulauan sering kali tidak mendapatkan jatah solar karena stok sudah lebih dulu habis sebelum mereka tiba di SPBN.
Ia mengaku kondisi tersebut sangat merugikan nelayan kecil yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perjalanan dan pengurusan rekomendasi pembelian BBM.
“Kadang kami datang jauh-jauh, tetapi tetap tidak kebagian solar. Ini yang membuat nelayan semakin kesulitan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta agar proses pengurusan izin kapal dan rekomendasi pembelian BBM dipermudah. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret agar aktivitas melaut masyarakat pesisir tidak terus terganggu.
Menanggapi tuntutan nelayan, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina terkait usulan penambahan kuota BBM subsidi.
Menurutnya, kebutuhan solar untuk nelayan memang meningkat tajam selama periode musim tangkap ikan yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pertamina terkait tambahan pasokan untuk wilayah Tanjung Luar dan sekitarnya.
“Kami berharap penambahan kuota bisa segera terealisasi agar kebutuhan nelayan tetap terpenuhi,” katanya.
Aksi unjuk rasa berlangsung aman dengan pengawalan aparat kepolisian dan berakhir setelah perwakilan nelayan melakukan dialog dengan pihak pengelola SPBN.(red)
