JAKARTA, faktadetiknews.biz.id — Langkah PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengajukan Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat apresiasi dari Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai pengajuan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat agenda hilirisasi batu bara nasional, khususnya pengembangan gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).
“Pengajuan BACBIE menjadi KEK merupakan langkah strategis karena hilirisasi membutuhkan kawasan industri yang kompetitif, terintegrasi, dan mampu menarik investasi besar,” kata Tohom, Jumat (7/8/2026).
Menurut dia, status KEK dapat memberikan daya tarik tambahan bagi investor melalui fasilitas fiskal, kemudahan perizinan, serta dukungan infrastruktur yang lebih terarah.
Hal itu dinilai penting karena BACBIE diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. PTBA menargetkan proyek DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dapat selesai dibangun pada 2030.
Tohom mengatakan, fasilitas fiskal seperti tax holiday harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Insentif jangan hanya membuat proyek menjadi lebih murah, tetapi harus menghasilkan industri baru, tenaga kerja baru, teknologi baru, dan rantai pasok baru di Indonesia,” ujarnya.
Belajar dari Kegagalan Sebelumnya
Tohom mengingatkan bahwa proyek DME sebelumnya sempat menghadapi kendala setelah Air Products & Chemicals Inc asal Amerika Serikat hengkang pada 2023.
Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran dalam menyiapkan proyek baru, terutama terkait struktur investasi, pembagian risiko, harga produk, teknologi, serta kepastian pasar.
“Jangan sampai proyek strategis kembali berhenti di tengah jalan karena persoalan keekonomian yang sebenarnya sudah bisa dihitung sejak tahap perencanaan,” katanya.
Saat ini, calon mitra proyek DME disebut antara lain berasal dari China dan Amerika Serikat. Proses pemilihan mitra berada di bawah kewenangan BPI Danantara.
Tohom menilai keterlibatan Danantara penting untuk memastikan mitra yang dipilih tidak sekadar membawa modal, tetapi juga teknologi dan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
“Mitra boleh datang dari China, Amerika, atau negara mana pun, tetapi kepentingan nasional harus menjadi pusat dari setiap kesepakatan,” tegasnya.
Jadi Penggerak Ekonomi Tanjung Enim
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch menilai BACBIE tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan industri untuk satu proyek.
Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanjung Enim dan wilayah sekitarnya apabila dikembangkan secara terintegrasi.
“Kalau dirancang dengan baik, BACBIE bisa menarik industri turunan, logistik, jasa, perumahan, perdagangan, hingga kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, terutama dalam menyiapkan konektivitas, tenaga kerja lokal, tata ruang, pelayanan publik, serta kebutuhan sosial masyarakat akibat pertumbuhan kawasan.
Keberadaan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 yang berada di kawasan yang sama dengan BACBIE juga dinilai memberikan keuntungan dari sisi kedekatan dengan infrastruktur energi dan sumber batu bara.
Namun, integrasi tersebut tetap harus memperhatikan efisiensi, aspek lingkungan, keselamatan industri, serta arah kebijakan energi nasional.
Tohom berharap pengajuan BACBIE sebagai KEK segera mendapatkan kepastian setelah seluruh persyaratan dan kajian dinyatakan memenuhi ketentuan.
“Keberhasilan hilirisasi nanti harus terlihat dari bertambahnya industri, berkurangnya ketergantungan impor, meningkatnya kemampuan teknologi nasional, dan semakin besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
(R01-R12-Red)
