Oleh: Purwadi Ardi | Ketum Rawas News Wartawan Lampung
faktadetiknews.biz.id — Fenomena “PECAH KONGSI” antara Kepala Daerah dan Wakilnya seakan menjadi penyakit kronis yang tak kunjung usai di negeri ini. Di tengah kondisi fiskal yang menuntut penghematan, muncul pertanyaan krusial, apakah efisiensi anggaran benar-benar jalan keluar, atau justru dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan kepemimpinan?
PEMIMPIN Pemerintah Kota maupun Kabupaten yang pecah kongsi atau berseteru di tingkat puncak memicu perpecahan organisasi, melumpuhkan pengambilan keputusan, dan merusak kepercayaan publik. Konflik internal ini mengalihkan fokus dari pelayanan atau target utama menjadi perebutan pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Ketika kepala daerah dan wakilnya tidak sejalan, efisiensi kerap berubah wujud, program yang menjadi “wilayah” pihak tertentu dipangkas habis. Sementara program yang menjadi unggulan kubu lain, justru dipertahankan atau bahkan ditambah. Efisiensi yang seharusnya dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan rakyat, berubah menjadi alat politik untuk melumpuhkan lawan.
Ketika dua pimpinan tertinggi atau jajaran pimpinan saling bersilang pandang dan tidak lagi berjalan seiring, dampaknya langsung terasa ke bawah. Para pejabat eselon dan staf terjebak dalam posisi sulit, terbagi menjadi kubu-kubu, takut salah melangkah, dan lebih sibuk menjaga jarak atau mencari perlindungan daripada bekerja.
“Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kaku, komunikasi terputus, dan program kerja yang sudah disusun rapi tertahan di tengah jalan hanya karena belum jelas arah dukungan dari pimpinan.
Lebih parah lagi, pengambilan keputusan menjadi lambat, terhambat, atau bahkan berhenti. Hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan hari bisa tertunda berbulan-bulan.
Padahal, urusan masyarakat tidak bisa menunggu pelayanan dasar, izin, bantuan, penanganan masalah mendesak semuanya tergantung pada keputusan yang cepat dan tepat. Yang akhirnya dirugikan bukan pihak yang berseteru, melainkan rakyat yang menaruh harapan.
Di mata masyarakat, pemimpin yang saling bertentangan menciptakan citra ketidaksiapan memimpin. Kepercayaan yang susah payah dibangun bisa runtuh, hanya karena perselisihan yang tampak di permukaan. Rakyat bertanya-tanya ? Jika pemimpinnya saja tidak bisa bersatu, bagaimana mungkin mereka bisa menyatukan dan memajukan daerahnya?
Pecah kongsi di puncak, bukan sekadar urusan pribadi atau dinamika biasa dalam organisasi. Itu adalah beban yang dipikul bersama, beban yang membebani birokrasi, menghambat pembangunan, dan merampas kesempatan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik.
Persatuan di tingkat pimpinan bukanlah anugerah, melainkan syarat mutlak. Tanpa itu, sehebat apa pun visi dan misi yang tertulis di atas kertas hanyalah kata-kata tanpa arah yang nyata.
Pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling pandai berdebat atau memenangkan persaingan, melainkan mereka yang mampu menundukkan ego demi kepentingan bersama. Karena pada akhirnya, rakyat tidak menilai seberapa hebat masing-masing pemimpin, melainkan seberapa jauh mereka bisa berjalan bersama.
(Sakam Redaksi)
