
LUBUK BASUNG, BERITA FAKTANEWS//– Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam terkait persoalan mogok kerja di Puskesmas Lasi, Kecamatan Canduang, menuai sorotan. Pasalnya, Kadis Kesehatan mengaku tidak mengetahui persoalan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, meskipun Komisi IV DPRD Agam disebut telah turun langsung dan menyampaikan aspirasi pihak Puskesmas kepada dirinya.
Pernyataan itu disampaikan saat wawancara dengan wartawan pada Selasa (3/11/2026), ketika aksi mogok kerja berlangsung di Puskesmas Lasi.
Dalam wawancara tersebut, Kadis Kesehatan mengaku belum menerima informasi mengenai persoalan yang terjadi antara pihak Puskesmas dengan kepala puskesmas.
“Ambo tidak mendapatkan informasi itu, tidak sampai ka ambo do, apo yang menjadi miss nyo dengan kepala puskesmas,” ujar Kadis Kesehatan kepada wartawan.
Pengawasan Rutin Dipertanyakan
Pernyataan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebab, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan juga menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap puskesmas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan dan koordinasi internal di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.
Jika pengawasan rutin benar-benar berjalan, mengapa persoalan yang sampai memicu aksi mogok kerja di Puskesmas Lasi justru tidak diketahui oleh pimpinan dinas?
Apalagi, persoalan tersebut bukan sekadar keluhan biasa, melainkan telah berdampak pada hubungan kerja di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Komisi IV DPRD Agam Disebut Sudah Menyampaikan Aspirasi
Informasi yang diperoleh menyebutkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Agam telah turun langsung ke Puskesmas Lasi untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan dari pihak yang terlibat.

Aspirasi tersebut bahkan disebut telah disampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
Fakta ini menjadi penting untuk diklarifikasi, terutama terkait kapan laporan tersebut disampaikan dan bagaimana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Jika laporan dari Komisi IV memang sudah diterima sebelum wawancara berlangsung, publik tentu berhak mempertanyakan alasan Kadis Kesehatan menyatakan tidak mengetahui persoalan tersebut.
Transparansi dan Tanggung Jawab Dipertanyakan
Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perbedaan pernyataan. Dinas Kesehatan sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Masyarakat juga berhak mengetahui apakah pengawasan terhadap puskesmas selama ini telah berjalan efektif, termasuk mekanisme penerimaan laporan dan penyelesaian konflik internal.
Terlebih, persoalan yang terjadi di Puskesmas Lasi menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat yang harus tetap berjalan secara optimal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi lanjutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengenai pernyataan tersebut maupun tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Komisi IV DPRD Agam.
Publik kini menantikan penjelasan terbuka dari pihak Dinas Kesehatan. Apakah benar informasi mengenai persoalan Puskesmas Lasi belum sampai kepada Kadis Kesehatan, atau terdapat persoalan komunikasi dan koordinasi dalam internal dinas?
Berita Faktanews akan terus berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
(Red)











