Palembang, Faktadetiknews — Seruan penghematan energi kembali digaungkan di Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru mengimbau masyarakat untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, di saat yang sama, publik kembali menyoroti besarnya anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Isu ini sejatinya bukan hal baru. Akan tetapi, ketika narasi “hemat energi” kembali menguat, rincian anggaran tersebut kembali menjadi perhatian, terutama karena dinilai mencakup fasilitas yang tidak seluruhnya bersifat mendesak.
Total Anggaran Capai Rp10,86 Miliar
Berdasarkan data pengadaan, total anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mencapai sekitar Rp10,86 miliar.
Meja biliar yang sempat menjadi polemik hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan belanja tersebut.
Rincian Anggaran yang Disorot
Sejumlah pos anggaran yang menjadi sorotan publik antara lain:
Meja biliar: Rp486,9 juta (dua unit)
Meubelair rumah dinas: sekitar Rp2,2–2,3 miliar per unit
Lampu gantung hias: sekitar Rp604 juta
Alat olahraga/gym: hingga Rp395 juta
Sound system: sekitar Rp200 juta
Pembangunan aula rumah dinas: hampir Rp1,8 miliar
Peralatan lain (roller blind, heat pump, dll): ratusan juta rupiah
Bahkan, salah satu rumah dinas pimpinan tercatat memiliki total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar—tertinggi di antara daftar tersebut.
Legal, Namun Dipertanyakan
Secara administratif, anggaran tersebut tercatat dalam sistem resmi pemerintah daerah. Namun, sorotan publik tidak berhenti pada aspek legalitas.
Yang dipersoalkan adalah kepatutan dan skala prioritas penggunaan anggaran.
Ketika masyarakat diminta menghemat BBM dan energi, muncul kontras yang sulit dihindari: di satu sisi ada dorongan efisiensi, di sisi lain terdapat belanja fasilitas bernilai miliaran rupiah.
Momentum yang Menghidupkan Kembali Isu
Polemik meja biliar sebelumnya sempat mereda, bahkan disebut akan dievaluasi dan dibatalkan. Namun, dengan kembali munculnya seruan penghematan energi, isu tersebut kembali menguat di ruang publik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa isu anggaran tidak pernah benar-benar hilang, melainkan muncul kembali ketika ada momentum yang relevan.
Pertanyaan Publik: Konsistensi Kebijakan
Di tengah situasi ini, publik kembali mempertanyakan konsistensi kebijakan penghematan:
Apakah semangat efisiensi sudah diterapkan secara menyeluruh?
Ataukah masih bersifat parsial—kuat dalam imbauan, namun lemah dalam implementasi?
Seruan penghematan energi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tekanan global.
Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi di semua lini, termasuk dalam pengelolaan anggaran publik.
Tanpa konsistensi tersebut, perbandingan antara narasi dan praktik akan terus muncul—dan dari situlah kritik publik akan terus berkembang.
(R01-R12-Red-BFN)
