PIDIE, faktadetiknews.biz.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali terjadi di Kabupaten Pidie. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU kembali terlihat, memicu keresahan masyarakat dan keluhan dari para pengguna kendaraan berbahan bakar diesel.
Menanggapi kondisi tersebut, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga tidak serta-merta menjadikan SPBU dan operator sebagai pihak yang harus menanggung seluruh persoalan kelangkaan solar.
Kepala Perwakilan YARA Pidie, Junaidi, SH, menilai SPBU pada dasarnya merupakan ujung dari rantai distribusi. Karena itu, ketika pasokan solar bermasalah atau distribusinya tidak berjalan optimal, persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya menyalahkan petugas yang berada di lapangan.
“Jangan setiap terjadi kelangkaan solar, SPBU dan operator yang pertama kali disalahkan. Mereka berada di ujung distribusi. Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan bagaimana kondisi pasokan dan distribusi sebelum BBM sampai ke SPBU,” tegas Junaidi.
Menurutnya, operator SPBU juga berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka harus melayani masyarakat, sementara di sisi lain jumlah pasokan yang diterima belum tentu mampu memenuhi kebutuhan kendaraan yang mengantre.
“Kalau pasokan yang diterima SPBU terbatas, operator tentu tidak bisa menciptakan solar sendiri. Jangan sampai masyarakat marah kepada operator, sementara persoalan sebenarnya berada pada sistem pasokan dan distribusi,” katanya.
YARA meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar di Pidie, mulai dari ketersediaan stok, kuota, jadwal pengiriman hingga jumlah BBM yang diterima masing-masing SPBU.
Junaidi juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya turun ketika persoalan sudah viral atau ketika masyarakat mulai menyampaikan protes. Pemerintah, menurutnya, harus aktif memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan distribusinya berjalan secara adil.
“Pemerintah jangan hanya melihat antrean dari luar pagar SPBU. Harus dicari tahu kenapa antrean itu terjadi. Apakah pasokannya kurang, distribusinya terganggu, kuotanya tidak sesuai kebutuhan atau ada persoalan lain. Semua harus dibuka secara transparan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan solar bukan semata-mata persoalan operasional SPBU, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Kelangkaan solar dapat berdampak terhadap nelayan, petani, pelaku usaha, kendaraan angkutan barang hingga masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan diesel.
“Ketika solar sulit didapat, biaya operasional masyarakat meningkat. Waktu mereka terbuang karena harus mengantre berjam-jam. Ini bukan persoalan kecil,” kata Junaidi.
YARA juga meminta Pertamina dan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau distribusi yang tidak sesuai ketentuan, maka penindakan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada petugas SPBU.
“Kalau memang ada pelanggaran di SPBU, silakan diperiksa sesuai aturan. Tetapi kalau persoalannya berasal dari pasokan atau distribusi, jangan operator yang dijadikan kambing hitam. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab harus dievaluasi,” tegasnya.
Junaidi menilai pemerintah dan Pertamina harus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan solar di Pidie. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan menghadapi antrean panjang tanpa mengetahui penyebab sebenarnya.
“Pertamina jangan lepas tangan. Pemerintah juga jangan diam. SPBU hanya salah satu mata rantai. Kalau sistem distribusinya bermasalah, benahi sistemnya, bukan sekadar menyalahkan orang yang berada di garis depan,” pungkas Junaidi.
YARA berharap pemerintah dan Pertamina segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan solar tidak terus berulang dan SPBU maupun operator tidak terus menjadi sasaran kemarahan masyarakat akibat persoalan yang belum tentu bersumber dari mereka.
(R.01/R024/HS Red/BPN)
