Faktadetiknews – Lombok Timur — Pemerintah Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, meminta seluruh pemerintah desa memperkuat kinerja pelayanan sekaligus memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Camat Labuan Haji dalam apel internal pemerintah kecamatan pada Senin, 25 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Camat menegaskan bahwa penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.
Menurutnya, jabatan yang diemban harus dijalankan dengan serius, tertib, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah desa juga diminta tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi mampu membaca persoalan sosial yang terjadi di wilayah masing-masing.
Sebagai bagian dari pengawasan, kinerja para penjabat kepala desa akan dinilai secara berkala setiap tiga bulan. Hasil evaluasi tersebut nantinya disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada Bupati Lombok Timur.
Camat menyebut evaluasi itu penting dilakukan agar pelaksanaan pemerintahan desa tetap terarah. Selain itu, evaluasi juga menjadi sarana pembinaan apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan, administrasi, maupun pelaksanaan program di desa.
Dalam apel tersebut, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS menjadi salah satu poin utama yang ditekankan. Camat meminta pemerintah desa lebih teliti dalam memeriksa data warga penerima bantuan.
Ia menilai, data sosial yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dapat membuat bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Karena itu, desa diminta aktif mengusulkan perbaikan data bagi warga miskin yang belum masuk dalam kategori semestinya.
Di sisi lain, warga yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan juga harus diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar. Langkah tersebut dinilai perlu agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kalau ada warga yang memang miskin tetapi datanya belum sesuai, segera lakukan perbaikan. Begitu juga dengan warga yang tidak layak menerima bantuan, harus diusulkan untuk dikeluarkan,” ujar Camat.
Selain menyoroti DTKS, Camat juga menyampaikan informasi mengenai program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah provinsi dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Di Kecamatan Labuan Haji, tiga wilayah disebut telah mengikuti pemaparan program tersebut, yaitu Labuan Haji, Suryawangi, dan Penedagandor. Besaran bantuan yang disiapkan melalui program Desa Berdaya bervariasi, mulai dari Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Bantuan dengan nominal Rp500 juta diprioritaskan bagi desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Meski demikian, Camat menyampaikan bahwa Kecamatan Labuan Haji kemungkinan tidak memiliki desa dengan status tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi miskin ekstrem tetap dapat ditemukan pada tingkat keluarga. Oleh sebab itu, pemerintah desa diminta tetap melakukan pendataan secara cermat, terutama terhadap warga yang masuk kelompok desil satu dan desil dua.
Perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih berada pada usia sekolah. Camat meminta kepala desa, kepala wilayah, dan perangkat terkait memastikan anak-anak tersebut terdata agar dapat diusulkan mengikuti program Sekolah Rakyat.
Program tersebut dinilai sangat membantu keluarga miskin karena seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari biaya sekolah, seragam, tempat tinggal di asrama, hingga makan dan minum disediakan.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan secara layak tanpa membebani kondisi ekonomi orang tua.
Dalam kesempatan yang sama, Camat juga menyampaikan pesan keagamaan menjelang Hari Raya Iduladha. Ia mengajak masyarakat untuk memperbanyak ibadah, termasuk menjalankan puasa Arafah pada 9 Zulhijah.
Di akhir apel, Camat turut menanggapi pertanyaan mengenai laporan yang berkaitan dengan salah satu desa atau kelurahan. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut masih berada dalam tahap pembinaan internal.
Menurutnya, pembinaan menjadi langkah awal agar pihak terkait dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Namun, apabila tidak ada perubahan setelah pembinaan dilakukan, pemerintah tetap dapat mengambil langkah lanjutan sesuai aturan.
Melalui apel tersebut, Pemerintah Kecamatan Labuan Haji menegaskan pentingnya pengawasan, pembinaan, dan ketepatan data sosial di tingkat desa. Pemerintah desa diharapkan semakin aktif memperbaiki layanan, mendukung program pengentasan kemiskinan, serta memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.(red)
