JAKARTA, WINews – Isu tata kelola perusahaan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi perhatian publik setelah berlangsungnya aksi demonstrasi di Kantor Pusat PLN dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan negara, khususnya di sektor energi yang memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/6/2026), Kasihhati menilai bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam sektor kelistrikan perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan profesional.
Tata Kelola BUMN Jadi Sorotan Publik
Menurut Kasihhati, perusahaan negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat karena mengelola aset strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh jajaran manajemen harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, efisiensi operasional, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
“BUMN merupakan aset bangsa yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap anggaran dan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat,” ujarnya.
Evaluasi Pasca Gangguan Kelistrikan Dinilai Penting
Kasihhati juga menyoroti peristiwa gangguan pasokan listrik berskala besar yang sempat terjadi di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan, mitigasi risiko, dan kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Ia menilai bahwa gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor industri, perdagangan, layanan publik, hingga perekonomian daerah.
“Setiap gangguan kelistrikan berskala besar harus menjadi bahan evaluasi yang serius agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa sistem kelistrikan nasional mampu berjalan dengan andal dan berkelanjutan,” katanya.
Transparansi Dana CSR dan Pengadaan Jadi Perhatian
Selain persoalan operasional, Kasihhati turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan negara.
Menurutnya, program CSR memiliki fungsi strategis dalam membantu masyarakat, mendukung pembangunan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan di berbagai daerah. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mendorong adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Program sosial perusahaan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Transparansi dan pengawasan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” ujarnya.
Dukung Audit dan Pengawasan Independen
Dalam kesempatan tersebut, Kasihhati menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang guna memastikan pengelolaan perusahaan negara berjalan sesuai regulasi.
Ia juga mendorong adanya audit independen yang profesional dan objektif terhadap berbagai aspek pengelolaan perusahaan apabila dianggap diperlukan oleh regulator maupun aparat penegak hukum.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas institusi sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
Masyarakat Harapkan Akuntabilitas dan Pelayanan Optimal
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMN. Sebagai perusahaan yang mengelola sektor vital, PLN dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta keterbukaan informasi kepada publik.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, masyarakat berharap seluruh pihak dapat mengedepankan prinsip hukum, transparansi, dan profesionalisme dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.
Dengan pengawasan yang kuat, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap pelayanan publik, sektor ketenagalistrikan nasional diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak PLN terkait sejumlah pandangan dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi maupun pernyataan narasumber. WINews menjunjung prinsip keberimbangan dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang terkait.
(Redaksi)
