KOTA METRO, faktadetiknews.biz.id — Dalam tata kelola pemerintahan modern, transparansi bukan lagi sekadar slogan, melainkan standar mutlak yang diuji oleh teknologi, regulasi, dan pengawasan publik. Saya, Hendra Apriyanes atau yang akrab disapa Anes, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh pihak: Jangan mencoba memengaruhi, menekan, atau mengendalikan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang menggunakan anggaran publik.
Peringatan ini ditujukan kepada siapa pun—baik oknum pejabat, pihak ketiga, maupun mereka yang merasa memiliki kedekatan politik—yang berniat menggunakan kekuasaan informal untuk mengintervensi perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek di perangkat daerah. Uang rakyat bukan komoditas untuk dikendalikan segelintir pihak di balik layar.
Kekuasaan Informal vs. Jejak Digital yang Abadi
Seringkali, intervensi dilakukan secara halus: melalui komunikasi tidak resmi, perantara, atau indikasi pengaturan yang tidak tertulis. Namun, era digital telah mengubah lanskap pengawasan. Setiap proses meninggalkan jejak: kronologi komunikasi, alur keputusan, irisan kepentingan, dan fakta lapangan.
«“Jangan merasa aman karena tidak tampil di depan. Jangan merasa nyaman hanya karena menggunakan perantara. Modus bisa berubah, caranya bisa lebih halus, tetapi setiap proses memiliki DNA-nya sendiri. Kekuasaan yang terlihat maupun tersembunyi tetap dapat diuji melalui fakta,” tegas saya.»
Konsep Power Cube dari John Gaventa mengingatkan kita bahwa kekuasaan tidak hanya berada pada kewenangan formal (visible power), tetapi juga bekerja di ruang tersembunyi (hidden power) dan ruang tertutup (invisible power). Untuk mengungkap fakta, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang menandatangani dokumen, tetapi juga siapa yang memengaruhi keputusan tersebut, siapa yang memiliki akses istimewa, dan bagaimana pola hubungan antar-pihak terbentuk.
Peringatan Tegas: Kedekatan Politik Bukan Wewenang Birokrasi
Saya mengingatkan pihak-pihak yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan kandidat maupun kekuasaan, termasuk mantan anggota tim sukses, agar tidak mencampuri birokrasi di luar kewenangannya. Kedekatan politik tidak otomatis memberikan legitimasi untuk mengatur teknis pekerjaan pemerintah.
Terlebih bagi oknum wakil rakyat, harus ada sisi kemanusiaan dan etika. Ketika pekerjaan berkurang dan anggaran daerah terbatas, jangan gunakan pola lama untuk memaksakan kepentingan tertentu. Semua ada batasnya. Tekanan terhadap perangkat daerah—baik langsung maupun tidak langsung—adalah bentuk penyalahgunaan pengaruh yang harus dihentikan.
«“Kalau memenuhi syarat, silakan berproses. Kalau memiliki kompetensi, silakan berkompetisi. Jangan dari awal sudah ada indikasi pengaturan mengenai siapa yang harus mendapatkan pekerjaan. Jangan ada tender yang dicurigai sebagai titipan dan jangan ada hasil yang diduga ditentukan sebelum proses berjalan,” pesan saya.»
MCP: Alat Pencegahan, Bukan Sekadar Laporan Administratif
Secara pribadi, saya telah melakukan serangkaian penelusuran dan menyusun kronologi berdasarkan informasi serta fakta lapangan yang berpotensi mengandung indikasi perbuatan melawan hukum. Dalam upaya penguatan pencegahan, saya juga telah membangun komunikasi dengan salah satu lembaga tinggi negara di pusat terkait pemanfaatan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah pengawasan dan pencegahan, sekaligus menjadi peringatan kepada seluruh pihak bahwa setiap informasi, proses, dan dugaan persoalan yang memiliki dasar faktual dapat ditelusuri serta disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merasa aman hanya karena bekerja di balik layar, menggunakan perantara, atau mengandalkan kekuasaan informal.
MCP adalah instrumen vital untuk memantau tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pengelolaan aset. Namun, MCP tidak boleh hanya menjadi angka dan laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas, sementara realitas di lapangan berbeda. Data harus sesuai fakta, dan laporan harus mencerminkan kondisi riil.
Kritik Berbasis Bukti, Bukan Framing
Di sisi lain, saya juga mengingatkan agar dinamika pengawasan tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Jangan asal menuduh, jangan membuat framing berdasarkan asumsi, dan jangan membangun kegaduhan publik tanpa substansi.
«“Kalau ada dugaan pelanggaran, harus ada fakta, bukti, dan hubungan langsung dengan peristiwa. Jika data lengkap, kronologi jelas, dan memenuhi unsur regulasi, laporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Biarkan lembaga yang berwenang bekerja. Jangan biarkan APH bersikap dingin terhadap informasi yang valid, namun jangan pula memanaskan suasana dengan isu yang tidak berdasar,” tegas saya.»
Pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Jika ditemukan pola berulang, irisan antar-pihak, tekanan, atau konflik kepentingan, maka harus segera didalami. Jangan menunggu semuanya selesai baru bertindak.
Penutup: Fakta Akan Menemukan Jejaknya
Pesan terakhir saya sederhana namun tegas: JANGAN COBA-COBA BERMAIN.
Kekuasaan ada batasnya. Kewenangan ada aturannya. Semua proses memiliki kronologi, semua keputusan meninggalkan jejak, dan semua pelaksanaan memiliki fakta lapangan. Kalau prosesnya benar, biarkan berjalan alami. Tetapi kalau ada yang mencoba mengatur, menekan, atau mengendalikan proses demi kepentingan pribadi atau golongan, jangan menganggap semuanya akan berhenti begitu saja.
Fakta akan menemukan jejaknya, dan hukum akan menguji setiap proses. Mari kita kawal bersama—from planning to execution—agar uang rakyat benar-benar bermakna bagi masyarakat Kota Metro.
