PANYABUNGAN, faktadetiknews.biz.id – Komitmen tegas Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk menyikat habis para mafia tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun, seolah dianggap angin lalu di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat jenis ekskavator justru terlihat kian vulgar, arogan, dan menunjukkan gelagat kebal hukum.
Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Al Washliyah) Kab Madina Hanafi Lubis menegaskan bahwa pamer arogansi dan “show of force” para mafia tambang untuk beroperasi secara terbuka diduga kuat ditopang oleh payung perlindungan ilegal dari oknum petinggi aparat di jajaran TNI/Polri
Salah satu nama yang kini kian santer mencuat dan disebut-sebut berada di balik kendali gurita bisnis haram di Wilayah Kotanopan adalah seorang aktor/pelaku PETI berinisial PW bersama rekannya GD. Pihaknya menyoroti tajam bagaimana pergerakan dan ekspansi alat berat yang dikendalikan oleh sindikat PW berjalan tanpa hambatan berarti, terlihat arogan seolah tak tersentuh oleh koridor hukum yang berlaku serta melakukan pembangkangan terhadap instruksi Presiden RI yang menjadikan pemberantasan tambang illegal sebagai salah satu atensi khusus dan program prioritas pemerintah.
“Rasanya mustahil tambang ilegal menggunakan alat berat bisa beroperasi begitu vulgar dan terbuka dan berada tidak jauh dari kantor polsek dan koramil, jika tidak ada ‘tangan kuat’ di belakangnya? Kami menduga kuat ada oknum petinggi aparat yang sengaja menggadaikan seragam dan kewenangannya demi menjadi tameng pengaman bagi mafia sekelas PW dan GD,” cetus juru bicara koalisi aktivis Hanafi Lubis dalam keterangan pers Panyabungan baru baru ini, 28/07
Hanafi yang saat itu bersama Ketua PC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Nuzul Ramadhan, Direktur The Madina Green Institute (TMGI) Ridwandi,, Ketua KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan) Ahmad Rangkuti, Sekretaris KBM (Keluarga Besar Mahasiswa) Madina Sultan H, Ketua JAM NU (Jaringan Aktivis Muda Nahdliyin Nusantara) Dahler Lubis sangat menyesalkan apabila institusi negara yang seharusnya berdiri di garda terdepan dalam penegakan hukum serta mengeksekusi instruksi Presiden RI dalam pemberantasan tambang illegal, justru diindikasikan beralih fungsi dan diseret menjadi penyedia jasa pengamanan bagi para bohir hitam pemegang modal tambang ilegal.
Hanafi menuturkan, berdasarkan laporan masyarakat serta hasil investigasi mereka di sejumlah titik rawan PETI—seperti di Kecamatan Kotanopan, Huta Bargot, Naga Juang, Siabu, Ulu Pungkut, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baek, Natal, Sinunukan, Batahan, hingga Muara Batang Gadis—aktivitas merusak lingkungan ini kerap kali luput dari penindakan tegas karena kuatnya jejaring pengaman dari oknum TNI/Polri di lapangan. Sejumlah oknum aparat diduga berperan sebagai “payung” , inisial A, B, Lbn, Mnk, Ind, Ze, AL, J,ditengarai ikut terlibat dalam aktivitas illegal tersebut
Padahal katanya, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali memberikan instruksi serta alarm keras kepada para jenderal dan petinggi TNI/Polri untuk tidak main-main dan tidak membekingi segala bentuk praktik tambang ilegal yang mencekik perekonomian negara serta merusak ekosistem.
Kondisi ini menurut mereka, bukan hanya bentuk pelanggaran hukum yang disengaja melainkan potret nyata rusaknya moral para oknum aparat
Oleh karena itu, elemen masyarakat dan aktivis mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk tidak bersikap pasif tapi harus pro aktif turun tangan melakukan investigasi konfreshif dan transparan untuk membersihkan institusi dari praktek pelanggaran hukum serta memecat oknum aparat yang telah merusak kredibilitas dan mencoreng integritas, profesionalitas institusi dimata rakyat.
Pihaknya menganalisis, penegakan hukum di Madina terkait pemberantasan PETI telah terbukti mandul dan macet total akibat terbentur dugaan konflik kepentingan oknum berseragam.
“Penangkapan terhadap aktor utama berinisial PW dan GD di Mandailing Natal dipandang sebagai momentum krusial untuk membongkar rantai pasok kejahatan lingkungan sekaligus menguji taji aparat penegak hukum dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum bermental mafia” tegas mereka.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Pihak jurnalis telah berupaya melakukan konfirmasi, tapi belum membuahkan hasil. Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi sesuai dengan UU No.40/ Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
