Hendra Apriyanes: Anggaran Publikasi Harus Jadi Ujung Tombak Menjawab Kebuntuan Komunikasi
METRO, Faktadetiknews.biz.id — Polemik Shopping Center Kota Metro semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana status aset ini, apa dasar kebijakan yang ditempuh, dan bagaimana masa depan kawasan serta pedagang yang menggantungkan penghasilan di sana?
Persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui penertiban atau perdebatan mengenai kewenangan. Publik membutuhkan kepastian hukum, keterbukaan proses, dan arah kebijakan yang jelas. Keberhasilan penataan aset daerah bukan hanya soal tertib administrasi, tetapi juga manfaat ekonomi, dampak sosial, dan keberlanjutan kawasan.
Pemerhati Kebijakan Publik, Hendra Apriyanes, menilai Pemkot Metro perlu menjelaskan dasar kebijakan, tahapan pelaksanaan, serta rencana pemanfaatan Shopping Center secara transparan dan terukur.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyatakan bahwa aset harus ditata. Masyarakat perlu mengetahui dasar kebijakannya, bagaimana prosesnya, dan Shopping Center ini hendak diarahkan menjadi apa,” ujar Anes.
TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN HUKUM
Menurut Anes, jika kondisi bangunan menjadi alasan tindakan tertentu, hasil kajian teknis yang relevan perlu dijelaskan. Apabila ada rencana pengosongan atau pembongkaran, dasar keputusan, prosedur, dan jadwal pelaksanaannya juga harus terang.
Pertanyaan publik tidak berhenti pada kewenangan pemerintah. Kebijakan yang dipilih juga perlu diuji berdasarkan manfaat, dampak ekonomi, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kawasan.
Aset publik tidak cukup ditertibkan; aset harus dikelola dengan arah yang jelas dan manfaat yang terukur.
PEDAGANG HARUS DIDENGAR, HUKUM TETAP DIHORMATI
Perubahan kebijakan dapat berdampak langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha pedagang. Karena itu, pemerintah perlu membuka dialog, menjelaskan tahapan pelaksanaan, serta menerangkan mekanisme penyampaian keberatan dan kemungkinan solusi transisi sesuai ketentuan.
“Urusan perut tidak bisa dianggap sepele. Tetapi persoalan ini juga tidak bisa diselesaikan dengan saling memaksakan kehendak. Pemerintah harus mendengar dan menjelaskan, sedangkan pedagang perlu memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari kebijakan yang sah,” tegas Anes.
Keberatan terhadap prosedur atau keputusan sebaiknya disalurkan melalui mekanisme administratif maupun hukum yang tersedia. Empati sosial harus berjalan bersama penghormatan terhadap hukum.
PENATAAN ASET MENENTUKAN MASA DEPAN KOTA
Shopping Center tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan aset atau konflik antara pemerintah dan pedagang. Fungsi perdagangan, akses pengunjung, parkir, ruang publik, serta keterhubungan dengan pusat ekonomi lain perlu masuk dalam kajian.
Jika pengelolaan belum optimal, pemerintah perlu membandingkan berbagai pilihan berdasarkan biaya, manfaat, risiko, dan dampaknya bagi masyarakat. Jangan sampai persoalan selesai secara administratif, tetapi meninggalkan masalah ekonomi dan tata ruang yang lebih besar.
DPRD juga perlu menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, sementara pemerintah harus membuka ruang bagi aspirasi dan informasi yang relevan bagi publik.
ANGGARAN PUBLIKASI HARUS JADI UJUNG TOMBAK KOMUNIKASI
Kedewasaan dalam bernegara diuji ketika kebijakan menghadapi pertanyaan dan kritik. Pemerintah telah menyediakan porsi anggaran untuk publikasi. Karena itu, komunikasi publik semestinya hadir bukan hanya untuk menyampaikan capaian, tetapi juga menjelaskan persoalan yang membutuhkan kepastian.
Publikasi tidak seharusnya didominasi seremoni dan keberhasilan. Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan mengenai dasar kebijakan, konsekuensi hukum, tahapan pelaksanaan, dan langkah penyelesaian persoalan seperti polemik Shopping Center.
Di sinilah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu mengambil peran aktif, berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, utuh, dan mudah dipahami. Kominfo tidak harus mengambil alih kewenangan teknis atau hukum, tetapi dapat memastikan penjelasan dari pihak yang berwenang tersampaikan secara terbuka dan konsisten.
Pihak-pihak yang selama ini konsisten menyuarakan kebijakan pemerintah pun perlu berperan secara proporsional. Bukan sekadar menjadi corong capaian, melainkan turut membantu menjembatani penjelasan pemerintah dengan pemahaman masyarakat, termasuk ketika kebijakan menghadapi kritik.
Anggaran publikasi yang bersumber dari uang rakyat harus menghadirkan informasi yang terbuka, berimbang, dan bermanfaat. Publikasi bukan sekadar menggaungkan keberhasilan, melainkan juga menjelaskan persoalan dan membantu menemukan jalan keluar.
KEBERHASILAN DIUKUR DARI KEPASTIAN DAN MANFAAT
Bagi Anes, penyelesaian Shopping Center Metro tidak seharusnya diukur dari siapa yang menang dalam polemik, melainkan dari kepastian hukum, transparansi, kejelasan bagi pedagang, dan masa depan kawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketegasan pemerintah tidak harus berujung benturan, dan perjuangan pedagang tidak boleh berubah menjadi pemaksaan kehendak. Jika pemerintah memiliki dasar kebijakan yang kuat, jelaskan secara terbuka. Jika ada keberatan, gunakan mekanisme yang benar. Pastikan keputusan akhirnya memberi manfaat,” ujarnya.
Shopping Center Metro membutuhkan kepastian, bukan polemik berkepanjangan. Pemerintah harus transparan, pedagang perlu memahami konsekuensi hukum, dan komunikasi publik harus membantu masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh. Sebab, keberhasilan penataan bukan sekadar menyelesaikan persoalan hari ini, melainkan memastikan aset publik dikelola secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.(Reza)
