SAMOSIR, faktadetiknews.biz.id — Dugaan adanya sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan asal Pematangsiantar dan meminta uang kepada sejumlah kepala desa di Kabupaten Samosir dengan dalih akan melaporkan persoalan tertentu kepada aparat penegak hukum (APH) mendapat sorotan.
Apabila benar pemberian uang tersebut dilakukan karena adanya tekanan atau ancaman bahwa kepala desa akan dilaporkan kepada APH apabila tidak memenuhi permintaan, persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Bukan hanya pihak yang diduga meminta uang, kepala desa yang menyerahkan uang juga perlu dimintai keterangan untuk mengungkap secara terang alasan pemberian, sumber dana, jumlah uang, pihak penerima, serta mekanisme dan pertanggungjawaban penggunaannya.
Hal tersebut penting mengingat keuangan desa memiliki mekanisme pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Kepala desa juga memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
Pemeriksaan terhadap kepala desa tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana. Pemeriksaan diperlukan untuk memperoleh fakta secara utuh mengenai motif, sumber uang, mekanisme pemberian serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
Di sisi lain, apabila benar terdapat pihak yang menggunakan identitas atau profesi wartawan untuk meminta uang dengan disertai tekanan atau ancaman akan membuat laporan kepada APH, tindakan tersebut perlu dibedakan secara tegas dari aktivitas jurnalistik.
Profesi wartawan pada prinsipnya dijalankan untuk mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan kaidah jurnalistik. Ancaman maupun pemerasan bukan bagian dari kegiatan jurnalistik.
Kode Etik Jurnalistik juga mewajibkan wartawan menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik serta tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Karena itu, apabila dugaan tersebut benar, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan. Di antaranya, mengapa kepala desa sampai menyerahkan uang? Apakah karena merasa takut diberitakan, takut dilaporkan kepada APH, atau terdapat persoalan lain yang melatarbelakanginya?
APH dapat menelusuri komunikasi antara pihak yang diduga meminta uang dengan kepala desa, nominal dan waktu pemberian, sumber dana, tujuan pembayaran, serta apakah sebelumnya terdapat tekanan atau ancaman tertentu.
Penelusuran juga penting untuk memastikan apakah uang yang diberikan bersumber dari keuangan pribadi atau berkaitan dengan keuangan desa. Jika menggunakan uang desa, aspek administrasi dan pertanggungjawaban keuangan tentunya menjadi bagian yang perlu diperiksa.
Publik berhak mengetahui duduk perkara sebenarnya. Namun, seluruh pihak tetap harus diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi. Status seseorang juga tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau informasi awal sebelum terdapat bukti yang cukup dan proses hukum yang menentukan.
Kasus semacam ini sekaligus menjadi pengingat bahwa profesi wartawan tidak boleh dijadikan alat untuk menekan pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi.
Di sisi lain, para kepala desa dan aparatur pemerintahan desa juga perlu berhati-hati dalam menghadapi pihak yang mengaku sebagai wartawan, terlebih ketika terdapat permintaan uang yang dikaitkan dengan ancaman pemberitaan atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Jika memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya semestinya ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan ataupun transaksi di luar prosedur.
