RUTENG NTT, faktadetiknews.biz.id – Presidium Hubungan Masyarakat Katolik (PHMK) PP PMKRI Periode 2024–2026, Yohanes Nardi Nandeng, resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Periode 2026–2028.
Berbekal pengalaman berproses mulai dari tingkat cabang hingga kepengurusan nasional, ia mengaku memahami berbagai tantangan yang dihadapi organisasi saat ini.
“Keputusan saya untuk maju bukan semata-mata karena keinginan menduduki posisi Ketua Presidium. Ada tanggung jawab moral dan organisatoris untuk memastikan PMKRI terus bertumbuh sebagai organisasi kader yang kuat, intelektual, dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap persoalan bangsa dan negara,” ujar Nardi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam visi kepemimpinannya, Nardi menempatkan kaderisasi sebagai agenda utama. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pembinaan yang terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain memperkuat kaderisasi, Nardi juga berkomitmen menghidupkan kembali budaya akademik di seluruh tingkatan organisasi.
Di bidang eksternal, Nardi menegaskan pentingnya menjaga independensi PMKRI sebagai mitra kritis pemerintah. Namun, ia menilai kritik yang disampaikan harus didasarkan pada data, kajian ilmiah, serta disertai solusi yang konstruktif.
“Saya datang membawa niat, gagasan, dan komitmen untuk bertumbuh bersama PMKRI. Ini bukan perjalanan seorang Nardi Nandeng, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan PMKRI semakin kuat dalam kaderisasi, kokoh dalam intelektualitas, dan berdampak dalam perjuangan kebangsaan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemilihan Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2026–2028 akan berlangsung dalam rangkaian Kongres XXXIV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIII PMKRI yang dijadwalkan pada 19–25 Juli 2026 di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Mengusung tema “Mempertegas Arah Pembangunan Nasional Menuju Indonesia yang Berdaulat dan Berkeadilan”, forum tertinggi PMKRI tersebut tidak hanya menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, menyusun arah kebijakan, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan.
