METRO, faktadetiknews.biz.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Metro dengan agenda pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (28/7/2026), diwarnai dinamika politik yang menyita perhatian. Sorotan muncul setelah tidak satu pun dari tiga anggota DPRD Kota Metro asal Partai Demokrat hadir dalam sidang tersebut.
Absennya seluruh legislator Demokrat menjadi perhatian karena partai tersebut merupakan pengusung utama Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso pada Pilkada, sekaligus partai yang dipimpinnya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Metro.
Situasi tersebut memicu interupsi dari Anggota DPRD Kota Metro yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Metro, Sudarsono. Legislator yang akrab disapa Lek Darsono itu menilai ketidakhadiran kader partai pengusung kepala daerah dalam agenda pengambilan keputusan merupakan persoalan etika politik yang patut menjadi perhatian.
Menurutnya, kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap lembaga legislatif sebagai forum pengambilan keputusan penting.
“Ini etika politik. Kita duduk di sini karena undang-undang, karena proses politik. Pak Bambang jadi wali kota karena partai pengusung, ini malah enggak ada. Ini pertanyaan batin saya, saya nangis, saya sudah tua,” ujar Sudarsono saat menyampaikan interupsi.
Ia mempertanyakan mengapa tidak satu pun anggota DPRD dari Partai Demokrat menghadiri sidang yang membahas dua Raperda strategis tersebut.
“Kok Pak Bambang ketua partai, ada anggotanya yang ngangkat, yang ngusung waktu jadi wali kota itu Partai Demokrat. Hari ini tidak ada,” katanya.
Sudarsono bahkan menyatakan, apabila dirinya berada pada posisi sebagai ketua partai sekaligus kepala daerah, ia akan memberikan tindakan tegas kepada kader yang tidak disiplin menghadiri agenda penting DPRD.
“Ini etika. Kalau saya ketua partai, kader partai tidak hadir, saya beri tindakan tegas. Sehingga kasihan Pak Bambang hari ini, pengiring sampean mana, masih mau enggak dia jadi anggota dewan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian peserta sidang. Sejumlah anggota DPRD tampak menyimak serius, sementara Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso tetap mendengarkan hingga interupsi selesai disampaikan.
Sudarsono juga membandingkan kondisi tersebut dengan sikap fraksi lain yang tetap hadir dan mendukung jalannya pemerintahan meskipun pada Pilkada berada di kubu berbeda.
“Kami yang partai lain, yang di sini adalah yang Pilkada kalah malah all out di sini. Bahkan telepon sana telepon sini, ayo Metro kita pikul bersama. Ini kok tidak ada satu pun dari partai pengusung. Ini etika politik,” tegasnya.
Di akhir interupsinya, Sudarsono mengajak Wali Kota Metro menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi internal demi menjaga soliditas dukungan politik terhadap pemerintahan.
“Saya sudah tua. Ayo Mas Bambang berpikir baik saja. Yang mau mulia itu sampean, malah anak buah sampean hilang. Yang penting Metro ke depan baik. Wali kota dan wakil wali kota adalah milik kita bersama,” tuturnya.
Interupsi tersebut menjadi salah satu momen yang paling menyita perhatian dalam rapat paripurna. Pembahasan dua Raperda sempat bergeser menjadi perbincangan mengenai disiplin kehadiran kader partai dan etika politik dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memilih merespons secara singkat. Ia menegaskan bahwa jalannya rapat tetap sah karena telah memenuhi syarat kuorum.
“Ya biasa, kita kan menghadiri undangan. Ending-nya saja, kan kuorum. Sudah kuorum ya sudah,” katanya.
Saat dimintai tanggapan mengenai absennya anggota DPRD dari Partai Demokrat, Bambang menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal partai.
“Itu urusan internal. Nanti saya bicarakan baik-baik,” ujarnya.
Absennya seluruh anggota DPRD dari Partai Demokrat dalam sidang paripurna tersebut akhirnya menjadi salah satu catatan politik yang mencuat dalam pembahasan dua Raperda. Di tengah agenda legislasi, isu mengenai disiplin kader dan soliditas partai pengusung kepala daerah justru menjadi perhatian para anggota dewan.
Meski Wali Kota memilih tidak memperpanjang polemik, interupsi yang disampaikan Sudarsono menunjukkan bahwa konsistensi kehadiran wakil rakyat dalam forum resmi DPRD masih menjadi bagian dari evaluasi politik di lingkungan legislatif Kota Metro.(red)
